Minggu, 15 Januari 2012

[berita_nusantara] Apa berani aparat negara bertindak?: dugaan pelanggaran UU monopoli oleh Tiga Serangkai Group di Sragen

 

aparat negara seperti KPPU apa berani menindak? rasanya kok takuuuutttttttttt

Teman2 JARAK... ini juga perlu dilaporkan pada aparat penegak hukum, karena itu juga melanggar peraturan yang terkait Tindak Pidana Korupsi.. Tapi apa berani ya aparat hukum menindak perusahaan besar seperti ini, karena infonya, program kementrian pendidikan aja bisa disetir,

seperti misal ada info yakni adanya program diam2 yang dibiayai APBNP untuk pengadaan buku untuk SLB, harusnya dilakukan swakelola, tapi ternyata waktu sosialisasi, oleh oknum kementrian pendidikan infonya mereka digiring dalam ruangan2 tertentu dan dipaksa harus membuat surat pesanan dan membeli bukunya dari Tiga Serangkai Group, yang ternyata sudah menyiapkan buku2nya, ... berarti program kementrian pendidikan sudah diatur.. untuk itu diperiksa saja, mungkin akan terlihat, bahwa sekolah2 penerima dana yang jumlahnya ratusan se Indonesia itu, mendapat buku yang sama, dan supliernya semua adalah dari anak2 perusahaan ini...

Maka apa KPPU & aparat hukum akan berani menindak perusahaan raksasa ini? dari yang jelas dokumennya saja bahwa terlihat adanya pelanggaran hukum, belum ada tindakan meski sudah setahun lebih... apalagi program korupsi yang sembunyi2... bisa2 setelah para cukong pelaku pencuri uang negara kabur keluar negeri.. baru heboh... yang kena, paling pegawai rendahan perusahaan2 tersebut dan pejabatnya, yang tak kapok2 meski sering terjadi bahwa pejabat yang sudah pensiun yang dihukum, sedangkan pelaku/aktor utama, yakni para cukong tak tersentuh hukum

================================
Dari: JARAK - Jaringan Anti Korupsi <j_a_r_a_k@yahoo.com>
Tanggal: Selasa, 10 Januari, 2012, 11:34 PM

KepadaYth.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Jl. Ir. H. Juanda 36

Jakarta 10120


Dengan hormat,


Sehubungan dengan pengumuman pelelangan paket pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi, dan Buku Panduan Pendidik (Paket Disdik 10-02) no. 602.4/129-ULP/2010 tgl, 27 Oktober 2010,  yang dilakukan oleh Kepala Unit Layanan Pengadaan, Pemerintah Kabupaten Sragen, Jl Raya Sukowati no. 255 Sragen, tertulis bahwa pemenang lelang adalah:


PT. Wangsa Jatra Lestari, alamat Jl. Pajang Kartasura Km 8 Ds. Pabelan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo, direktur MN. Budianto, SE, dengan nilai penawaran sebesar Rp.6.815.267.590,-,


sedangkan pemenang cadangan I adalah PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, alamat Jl. Dr. Supomo No.23 Solo, direktur Gatot Wahyudi, dengan nilai penawaran sebesar Rp.6.845.611.740,-


Perlu diketahui bahwa antara PT Wangsa Jatra Lestari dengan PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, patut diduga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Artinya, bahwa PT Wangsa Jatra Lestari dan PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri merupakan bagian dari Tiga Serangkai Group yang bergerak dibidang penerbitan buku dan percetakan. Hal ini dapat dilihat pada website Tiga Serangkai (www.sb.tigaserangkai.com). Dapat juga diperiksa akte pendirian  kedua perusahaan tersebut, adakah kesamaan komisaris ataupun direksi pada kedua perusahaan tersebut?


Dalam hal pelelangan paket pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi, dan Buku Panduan Pendidik (Paket Disdik 10-02) , maka patut diduga telah terjadi persekongkolan yang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Sehingga keluarlah pemenang pelelangan seperti yang telah diumumkan tersebut diatas.


Adanya persekongkolan tersebut, telah melanggar:

1.       Pakta integritas yang telah dibuat oleh masing-masing perusahaan peserta pelelangan, yang tertulis di dalam RKS.

 

 2.      Melanggar pasal 19 , Undang-undang Republik Indonesia no.5 tahun 1999, tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang tertulis:

Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persainganusaha tidak sehat berupa:

a. menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; atau

b. menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu; atau

c. memibatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan; atau

d. melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

 

3.      Melanggar pasal 22 , Undang-undang Republik Indonesia no.5 tahun 1999, tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang tertulis:

            Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau

            menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya

            persaingan usaha tidak sehat.

 

4.      Melanggar pasal 24 , Undang-undang Republik Indonesia no.5 tahun 1999, tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang tertulis:

            Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat

            produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya

            dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar

            bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas maupun ketepatan

            waktu yang dipersyaratkan.

 

5.      Melanggar pasal 26 , Undang-undang Republik Indonesia no.5 tahun 1999, tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang tertulis:

Seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain, apabila perusahaan-perusahaan tersebut:

a. berada dalam pasar bersangkutan yang sama; atau

b. memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha; atau

c. secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu,

yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

 

Pelanggaran terhadap pasal-pasal tersebut diatas dapat dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 48 dan pasal 49 Undang-undang Republik Indonesia no.5 tahun 1999, tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.


Kenapa panitia dan dinas pendidikan setempat, sejak awal sudah mengetahui bahwa dokumen pelelangan, termasuk didalamnya adalah dokumen penawaran telah melanggar peraturan, tapi tetap meneruskan proses pengadaan?


Demikian surat dari kami, terimakasih.

Surabaya 10 Januari 2012,


JARAK - Jaringan Anti Korupsi


Drs. M. Eko Rusianto

HP: 085851391999

__._,_.___
Recent Activity:
.

__,_._,___

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar